Pengertian APBN : Fungsi dan Tujuan Secara Umum 2020

Pengertian APBN : Fungsi dan Tujuan Secara Umum 2020

0 84

Setiap negara pastinya memiliki rencana keuangan selama setahun ke depan. Adanya perencanaan ini bertujuan agar penggunaan dana dari pendapatan suatu negara dapat dikelola dengan baik untuk kebutuhan negara agar tidak sampai terjadi defisit. Indonesia sendiri memiliki perencanaan keuangan tahunan yang biasa disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), agar lebih memahami pengertian APBN, yuk simak ulasan di bawahini.

Mengenal Apa itu APBN

APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara selama setahun yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara, dimana anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPR.

Persetujuan dari Dewan Perwakilan daerah ini tertuang dalam Undang-Undang APBN. Adanya pembuatan anggaran ini agar pembangunan di Indonesia lebih maju. APBN tersebut mencatat semua pendapatan yang diperoleh oleh negara serta pengeluaran pemerintah selama setahun.

APBN terhitung mulai 1 Januari-31 Desember sehingga genap satu tahun. Pihak yang menyusun APBN ini adalah Kementerian Keuangan Indonesia. Dalam penyusunan ini tentunya Kementerian Keuangan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Adapun asumsi ekonomi yang menjadi pertimbangan yaitu  pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial dan keamanan.

Pengertian APBN sendiri mengacu pada undang-undang dasar. Dalam penyusunannya, negara juga memperkirakan adanya sumber-sumber pajak yang bisa ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Adanya barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga harganya stabil.Pertimbangan lain juga meliputi sistem pembiayaan daerah agar lebih adil, proposional, transparan, partisipatif serta bertanggung jawab.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi makro, baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam negeri sendiri. Dari faktor luar, yang berpengaruh seperti harga komoditas, keadaan geo politik serta isu perdagangan internasional. Sedangkan faktordari dalam negeri sendiri antara lain tingkat percaya diri pelaku usaha, perbaikan neraca pembayaran, penguatan cadangan devisa. Pengertian APBN sebagai anggaran negara harus mempertimbangkan hal tersebut.

Susunan APBN meliputi pendapatan,  Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus atau defisit Anggaran serta pembiayaan negara. Dimana pendapatan negara dibedakan menjadi dua kategori antara lain pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Sedangkan belanja negara juga dibagi menjadi dua kategri yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Fungsi Penyusunan APBN

Fungsi dari APBN sendiri sebagai sumber dana untuk melaksanakan trilogi pembangunan antara lain pertumbuhan, pemerataan serta stabilitas ekonomi. Beberapa fungsi APBN diantaranya fungsi otoritas dimana penyusunan ini menjadi pedoman pelaksanaan pendapatan serta belanja dalam waktu satu tahun sehingga dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat. Maka dari itu kita harus pintar mengatur waktu agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, fungsi dari APBN yaitu sebagai acuan negara untuk melakukan perencanaan .

Pengertian APBN ini memiliki fungsi apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. APBN juga memiliki 3 fungsi fiskal antara lain alokasi barang publik, distribusi pendapatan, serta stabilisasi perekonomian. Dengan disusunnya APBN ini, tentunya pembangunan negara lebih terarahkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Fungsi Alokasi

Dalam fungsi alokasi barang publik, APBN ditujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Fungsi ini bertugas untuk mnyediakan barang publik yang dinilai dapat memberikan hasil yang positif sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dicapai dengan baik. Contoh alokasi barang publik diantaranya adalah sekolah, jalan raya, serta pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi fiskal yang kedua yaitu untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Agar distribusi pendapatan lebih baik, maka pemerintah menetapkan pajak dan subsidi. Adanya pajak akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan konsumsi maupun memiliki keinginan kerja. Adanya bantuan subsidi juga membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi APBN yang terakhir yaitu fungsi stabilitas perekonomian. Stabilitas ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara. Selain itu, politik anggaran juga memiliki kaitan yang erat dengan stabilitas perekonomian. Ketika kondisi ekonomi melemah, maka pemerintah seharusnya menggunakan politik anggaran defisit agar permintaan semakin meningkat. Sedangkan ketika ekonomi membaik, maka pemerintah bisa menempuh anggaran surplus.

Dengan politik anggaran surplus tersebut, pemerintah bisa menekan laju inflasi agar tidak semakin parah. Hal ini karena berdasarkan pengertian APBN sendiri merupakan anggaran negara untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Ada juga jalan yang ditempuh selain politik anggaran defisit dan surplus yaitu anggaran berimbang atau biasa disebut dengan balance budget. Pilihan ini bisa digunakan  jika kondisi perekonomian suatu negara berada pada masa pemulihan.

Tujuan Penyusunan APBN

1. Membiayai Kebutuhan Negara

Pemerintah khususnya kementrian keuangan melakukan penyusunan APBN untuk membiayai segala kebutuhan negara. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian negara agar semakin baik serta pembangunan negara  lebih terarah. Dari penyusunan ini, maka pemerintah bisa menilai seberapa besar pendapatan yang diperoleh negara di tahun tersebut serta seberapa besar biaya pengeluaran dari suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negara.

Dalam pengertian APBN ini, azas yang dugunakan adalah kemandirian, penghematan dan penentuan prioritas. Dengan mengetahui kondisi perekonomian negara, penyusunan anggaran ini untuk memperbaharui sumber pendapatan domestik negara. Selain itu, terlaksanannya peningkatan efisiensi dan produktivitas . Penyusunan APBN menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara.

Penyusunan APBN menggunakan beberapa prinsip dalam menentukan pengeluaran negara yaitu hemat, terarah penggunaan produksi yang efektif. Pengeluaran negara harus hemat, tidak mewah dan efisien sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Penyusunan APBN juga harus terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. Selain itu, penggunaan produksi diupayakan semaksimal mungkin dengan memperhatikan potensi nasional.

2. Kemakmuran Rakyat

Tujuan inti dari penyusunan APBN adalah kemakmuran rakyat. Hal ini karena sumber APBN sendiri juga berasal dari rakyat seperti adanya pemungutan pajak. Hal ini sebagai mana pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahu 1945.  Unsur APBN yang lain yaitu  sebagai pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dan berlaku selama setahun, ditetapkan dengan undang-undang, diselenggarakan secara terbuka serta bertanggung jawab.

Sedangkan dalam pengertian APBN 2020, ada beberapa perubahan yang memiliki dampak bagi masyarakat Indonesia. Antara lain Pemberian intensif bagi pajak penghasilan dan pertambahan nilai agar dapat mencapai sasaran. Adanya pemberian intensif ini bertujuan untuk mendukung iklim investasi dan daya saing. Selain itu, ada pengurangan nilai pajak untuk kegiatan pendidikan kejuruan dan pendidikan.

Pemerintah menganggarkan adanya tiga kartu baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga kartu tersebut anatara lain KIP, Kartu Pra Kerja serta kartu sembako.

Hal ini tentunya bertujuan untuk mendukung program pendidikan anak Indonesia , melakukan upaya untuk mendorong produktivitas bagi kalangan usia produktif yang belum pekerja, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia menurun. Serta bantuan terhadap masyarakat miskin dalam hal kebutuhan bahan pokok.

Kesimpulan

Penyusunan APBN merupakan kegiatan rutin pemerintah untuk merencanakan keuangan negara. Masa berlaku dari APBN adalah satu tahun dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Dalam penyusunan ini, pelaksanannnya dilakukan oleh kementrian Keuangan dengan persutujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan utama yaitu penggunaan dana pendapatan yang dioptimalkan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dicapai.

Artikel Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: